 |
| Rapat Pelaksanaan SHAT (Ist) |
SURABAYA, LamonganTerkini.id - Untuk mendukung program inklusi keuangan, khususnya melalui Program Reforma Agraria yang mencakup Aset Reform dan Akses Reform melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) untuk UMK, telah diadakan "Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Program SHAT Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2024" pada Kamis (06/06) di Ruang Rapat Aria Wiriaatmadja-Diskop UKM Jatim. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan program SHAT serta mengidentifikasi masalah di lapangan untuk penyesuaian target pelaksanaan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 30 orang, dengan narasumber dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Surabaya.
Analis Kebijakan Ahli Muda Diskop UKM Jatim, Sutarto, membuka acara dengan menjelaskan tujuan rapat, yaitu: memperoleh informasi kebijakan dan program penguatan akses pembiayaan koperasi dan UKM Jawa Timur, mengetahui realisasi SHAT tahun 2023 dan evaluasi progres tahun 2024 dari Kanwil BPN Jawa Timur, memberikan informasi akses pendanaan dari Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan PT. BRI Kanwil Surabaya, serta mengevaluasi pelaksanaan SHAT tahun 2023 dan memantau progres SHAT tahun 2024.
Sutarto menekankan bahwa program SHAT adalah kerjasama lintas sektor antara Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Kementerian Agraria & Tata Ruang. Program ini bertujuan untuk legalisasi aset pelaku UMKM dan meningkatkan akses permodalan. "Program SHAT ini bertujuan memfasilitasi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, agar mudah dan gratis memiliki sertifikat tanah yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka," ungkap Sutarto.
Program SHAT juga membantu usaha mikro mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan, terutama perbankan, dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan. "Pada tahun 2022, atas kinerja tahun 2021, Gubernur Jawa Timur memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan SHAT: Peringkat I Kabupaten Sumenep (1.431 SHAT), Peringkat II Kabupaten Ngawi (1.350 SHAT), Peringkat III Kabupaten Pamekasan (500 SHAT), dan Peringkat IV Kabupaten Gresik (425 SHAT)," ujar Sutarto.
Kepala Bidang Pembiayaan, Arif Lukman Hakim, yang hadir di akhir acara, menyatakan bahwa semua masalah terkait SHAT akan didiskusikan bersama lembaga terkait. "Kami tidak bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Semua masalah dan usulan kami rekap dan kirim untuk didiskusikan dengan Kanwil BPN dan kementerian terkait. Peran kami adalah memfasilitasi dan menjembatani dengan kementerian, dan kami berharap apa yang kita lakukan ini membawa manfaat bagi masyarakat," kata Arif mengakhiri rapat.
