 |
| Salah satu titik papan reklame di pinggir jalan protokol yang masih kosong. (Ist) |
LAMONGAN, LamonganTerkini.id - Realisasi pendapatan dari pajak reklame masih menunjukkan tingkat yang cukup rendah hingga saat ini. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga awal bulan ini, jumlah pendapatan yang terkumpul mencapai Rp 606 juta dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2,7 miliar.
Pujo Broto Iriawan, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan, menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan realisasi pajak ini baru mencapai sekitar 22 persen dari target. Salah satu faktornya adalah keterlambatan pembayaran pajak reklame karena menggunakan sistem pembayaran pada masa jatuh tempo.
"Dalam kebanyakan kasus, banyak wajib pajak yang cenderung membayar pajak mereka menjelang akhir tahun, terutama karena mereka sering menggunakan jasa pihak ketiga. Sehingga tidak semua pembayaran pajak reklame dilakukan secara bersamaan," ujar Pujo saat ditemui oleh Jawa Pos Radar Lamongan.
Pujo menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk mencapai target pajak reklame setiap tahun meskipun besarnya jumlah wajib pajak tidak dapat diprediksi secara pasti tiap tahunnya. Namun, langkah-langkah telah diambil agar pendapatan daerah tetap stabil dan tidak terganggu.
Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa terdapat beberapa pelanggaran dalam pembayaran pajak reklame, khususnya terkait dengan pemasangan iklan yang bersifat ajakan namun belum memberikan kontribusi pajak yang sesuai.
"Pihak kami tengah berupaya meningkatkan penertiban, khususnya terhadap pemasangan iklan yang masuk kategori pajak reklame. Kami juga aktif berkoordinasi dengan provider atau pemasang iklan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak mereka terpenuhi," tambahnya.
Pujo juga menyoroti dampak pembatasan pemasangan baliho rokok terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak. Sebelumnya, sebagian besar pendapatan daerah berasal dari perusahaan rokok. Namun, dengan adanya kebijakan pembatasan pemasangan iklan rokok di beberapa kawasan strategis seperti area dekat alun-alun, sekolah, dan fasilitas kesehatan, pendapatan dari sektor ini menurun.
"Kami harus memaksimalkan sektor lain yang tidak termasuk dalam pengecualian, karena pendapatan ini berpengaruh langsung terhadap pembangunan di Lamongan. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya meningkatkan target pendapatan ini," paparnya.
